Rabu, 17 Oktober 2012

Perubahan Zaman Hancurkan Generasi Muda Indonesia

Perubahan zaman, dinilai terus menggerus semangat juang generasi penerus bangsa. Karena itu, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan Sumatera Selatan, Rasyid Syahri meminta agar para anak muda disuntikan motivasi. Rasyid menyebut, generasi muda merupakan agen perubahan yang harusnya berperan aktif dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Namun, kenyataannya kini sudah menurun. Menanggapi keberadaan generasi muda sekarang ini di Palembang, Ahad (29/7) kemarin, Rasyid berpendapat, saat ini penerapan nilai juang bangsa Indonesia justru mengalami penurunan yang signifikan, terutama pada kalangan gerenasi penerus bangsa. Hal ini tercermin dengan maraknya berbagai keributan antar pemuda, bahkan kebanyakan mereka ingin bersenang-senang. Pemuda sebaiknya lebih aktif berperan dalam menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di daerahnya masing-masing, seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebab, pemerintah menyadari tak mampu mengatasinya tanpa partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, bila watak dan perilaku kaum muda sudah melenceng, tentu nasib bangsa Indonesia pada masa depan akan diragukan. Menurutnya, agar jiwa juang tersebut terbentuk, harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat mulai dari peran orang tua dan keluarga sebagai lingkungan terdekat kaum muda, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal termasuk peran pemerintah. Sayangnya, permasalahan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan upaya nilai juang tersebut, pihaknya rutin melaksanakan dan bimbingan khusus untuk memotivasi generasi muda. "Namun, kesemuanya itu harus dilakukan secara bersama sehingga bangsa semakin kuat," katanya mengakhiri.

Senin, 15 Oktober 2012

KPK VS POLRI

Save KPK tulisan ini mungkin akhir-akhir ini sering kita jumpai di televisi maunpun di jalan-jalan,dukungan terhadap masalah yang dihadapi KPK terhadap tudingan dari Polri semakin membludak.Bahkan tadi malam para aktifis Jogjakarta melakukan aksi guna kepeduliaanya terhadap masalah yang menjadi tranding topik minggu-minggu ini.Masalahnya berawal dari ditangkapnya Novel Baswedan, merupakan salah seorang kepala penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa kasus korupsi seperti kasus Korlantas Polri, PON Riau dan Hambalang. Akibat tudingan kasus penganiayaan pada 2004 lalu saat ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu.KPK sendiri tidak menerima hal yang ditudingkan oleh Polisi kepada Novel,KPK menjawab Novel tidak bersalah karena itu sudah menjadi tangguang jawab sebagai pimpinan di Bengkulu.Dan sudah sepantasnya Novel melakukan hal tersebut karena berfungsi untuk menegakkan keadilan di republik yang sudah mulai melemah ini.Novel sendiri adalah salah satu penyidik terbaik yang dimiliki KPK saat ini,kalau Polisi menangkap Novel berari semakin mengurangi kinerja KPK,yang kita ketahui penyidik di KPK berjumlah hanya segelintir orang. Novel hendak ditangkap Polda Bengkulu pada Jumat (5/10/2012) lalu Dukungan dari berbagai macam aliansi untuk KPK inipun,tidak hanya terjadi di Jogjakarta tetapi di sekitar Bundaran HI.pun melakukan aksi sedemikian dengan tema ‘Save KPK’.Sudah sepantasnya jikalau mereka peduli terhadap KPK,karena dengan berdirinya KPK sendiri ini membantu mentransparansikan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.Walaupun dalam tataran praksisinya KPK hanya sekedar memberikan PHP (PengHarapan Palsu),yah walaupun KPK hanya memberikan harapan palsu tetapi setidaknya ini lembaga yang pentinglah yang harus ditegakkan keadilannya di Indonesia. Walaupun yang bisa kita lihat sendiri,kasus-kasus yang ditangani KPK belum selesai tetapi KPK mencoba membuka pintu agar kita melek siapa koruptor yang menggerogoti uang negara.Kisruh yang dihadapi antara KPK dan Polri saat ini bukanlah yang pertama terjadi,beberapa bulan yang lalu juga terjadi perdebatan sengit antara KPK dan Polri mengenai siapa yang berhak menangani mengenai kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh petinggi Polri. Ketegangan yang terjadi di antara dua institusi negara ini,mungkin ada saja yang merasa diuntungkan.Karena dengan adanya kisruh ini,masalah yang sedang ditangani oleh KPK akan dialihkan sementara dan lebih mengurusi hal ini.Kalau mengenai siapa yang di untungkan,yah yang pastinya adalah para koruptor mereka bisa bernafas sebentar dengan masalah yang terjadi saat ini. Masalah yang menyeret antara KPK dan Polri ini mungkin disebabkan karena kurang sinergitas dan perdaudaraan yang terjalin antara kedua institusi tersebut,harusnya antara KPK dan Polri itu harus kompak dalam membela negara.Tidak dengan cara seperti ini,hanya karena amsalah sepeti ini saja langsung membuat geger seantero negeri Indonesia raya ini. Kedua lembaga ini harusnya bekerja bersama-sama untuk membahas dan mengurangi kasus korupsi di Indonesia yang dari bulan ke bulan setelah di kuak ternyata,banyak kasus korupsi yang bisa kita temukan.Kalau bukan mereka berdua yah siapa lagi,? Saling berpikir lebih dewasa sajalah,jangan masalah seperti ini terkuak atau terpublikasi kemana-mana,sehingga menimbulkan ketegangan juga di masyarakat bisa.Hal yang seharusnya di selesaikan dengan kepala dingin malah menjadi panas.Janganlah terus berkonflik KPK dan Polri,kapan negeri ini akan maju kalau orang yang seharusnya menegakkan kebenaran malah berseteru. Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak saling memprovokasi satu sama lain. Hal itu akan memperkeruh suasana dan tidak akan menyelesaikan masalah. "Baik KPK dan Polri, dalam mengeluarkan pernyataan jangan yang bisa memancing provokasi. Mereka harus sinergis satu sama lain," ujar Djoko di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (8/10/2012). Djoko mengatakan, temperatur saling bantah antara KPK dan Polri selayaknya dikurangi. Djoko juga meminta kedua lembaga tersebut untuk tidak terpancing provokasi oleh media massa maupun kicauan di jejaring sosial.Ia menyatakan, media juga harus membangun hubungan yang kondusif antara KPK dan Polri. Selain itu, kedua lembaga penegak hukum tersebut tidak dibenarkan saling memperlemah satu sama lain. Menurut Djoko, berdasarkan perkembangan terakhir, Polri justru dilemahkan. Hal itu, menurutnya, sangat tidak efektif dan kondusif membangun reformasi Polri. "Polri masih diperlukan. Kalau tidak ada polisi, bagaimana dengan pemberantasan terorisme, narkoba, termasuk koruptor, serta siapa yang melayani rakyat? Harus diperbaiki kalau ada dinamika antara KPK dan Polri," katanya. Ia menegaskan Polri tetap tidak boleh dihancurkan karena pemberitaan santer menyebutkan hal tersebut. Purnawirawan TNI Angkatan Udara tersebut menyebutkan, masyarakat dan media harus mendukung reformasi internal Polri. Adanya perbuatan saling memprovokasi tersebut tidak mencerminkan pembangunan kelembagaan aparatur negara yang baik. Presiden akan segera mengambil alih permasalahan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri karena sudah semakin berkembang secara tidak baik. Sebelum mengambil alih, presiden masih akan menunggu hasil pertemuan antara pimpinan Polri dan KPK untuk menyelesaikan masalah di antara kedua lembaga tersebut. Setelah itu, secara langsung, presiden akan memberikan penjelasan kepada rakyat pada hari Senin (8/10) atau paling lambat Selasa (9/10). Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan itu dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jln. Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).Namun demikian, belum jelas bentuk pengambilalihan masalah yang akan dilakukan oleh presiden terhadap kekisruhan antara kedua lembaga penegak hukum itu. Pertemuan antara pimpinan Polri dan KPK itu sedianya dilakukan pada hari Minggu, namun hal itu batal karena beberapa pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Sudi mengatakan, pertemuan tersebut akan berlangsung pada hari ini. "Hari Minggu presiden dilapori ternyata pertemuan itu belum dapat dilakukan, oleh sebab itu mereka sudah berjanji pertemuan pimpinan KPK dan Polri akan dilakukan besok. Setelah itu presiden akan menyampaikan solusi apa yang akan ditempuh," katanya. Mensesneg menggelar konferensi pers secara mendadak. Pada kesempatan itu, Sudi didampingi Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Sudi membantah jika selama ini presiden berdiam diri dan melakukan pembiaran terhadap permasalahan antara KPK-Polri seperti yang dituduhkan banyak pihak. Menurut dia, presiden tidak pernah alpa memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Paling tidak, kata dia, sejak awal presiden sudah menyampaikan arahan-arahan agar kasus itu tidak berkembang.Sudi menambahkan, sebenarnya masalah antara KPK-Polri sudah mereda. Namun, beberapa media tertentu selalu membesar-besarkan masalah tersebut sehingga memicu tudingan yang kurang pantas dari masyarakat sebagaimana muncul di media sosial. "Presiden tidak mendiamkan, presiden mengambil langkah-langkah, menjalankan sistem, dan sistem itu berjalan dan keadaan pun tidak serunyam yang digembar-gemborkan orang tertentu," ujarnya Setelah ’’dicari’’ sekian lama di mana keberadaan sang Presiden, orang nomor satu di Indonesia itu akhirnya mau muncul. Melihat kisruh yang tak kunjung reda antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan mengambil alih penyelesaian antar dua lembaga penegak hukum tersebut.’’Berhubung perkembangan situasi sudah tidak baik dengan banyak yang memanipulasi (persoalan KPK-Polri), maka presiden akan segera mengambil alih dan menyampaikan penjelasan kepada rakyat setelah pertemuan KPK-Polri dilaksanakan,’’ kata Mensesneg Sudi Silalahi di kantor Presiden, kemarin.Sudi menegaskan, Presiden sungguh berharap pertemuan Kapolri dengan Pimpinan KPK, Senin (8/10), dapat dilaksanakan. Sebab, kata Sudi, malam harinya presiden akan memberikan penjelasan kepada rakyat.’’Setelah itu presiden akan menyampaikan solusi apa yang perlu ditempuh antara masalah Polri dan KPK ini,’’ kata Sudi. Dia mengatakan, presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan masyarakat agar mengambil alih permasalahan tersebut. Tapi, lanjut dia, sebelum presiden mengambil alih, perlu dikedepankan dulu upaya KPK-Polri untuk mengatasi permasalahan, sesuai undang-undang dan Memorandum of Understanding yang disepakati bersama untuk mengangani masalah secara langsung.Ia menambahkan, sebelum presiden menangani langsung, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dengan jajarannya terus bekerja. ’’Penjelasan Presiden bisa pada hari Senin 8 Oktober 2012 malam, atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober 2012,’’ tambahnya. Pihak Istana Negara membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri. Sudi menegaskan, konflik KPK dan Polri berkembang semakin negatif. Bahkan, tegasnya, secara politik makin dimanipulasi. ’’Seolah-olah presiden mendiamkan dan membiarkan ini. Tegas saya sampaikan bersama Pak Seskab dan Juru Bicara Kepresidenan menyatakan itu tidak benar,’’ kata Sudi. Justru, lanjut dia, sejak awal terjadinya ketegangan Polri danKPK, pada 5 Oktober 2012 presiden langsung memanggil Kapolri Jendral Timur Pradopo dan memberikan sejumlah instruksi kepada Kapolri. ’’Setelah instruksi dijalankan, keadaan mereda,’’ kata dia.Keesokan harinya, Jumat 6 Oktober 2012, Sudi mengatakan, presiden memimpin rapat kemudian melalui Menteri Politik Hukum dan Keamanan presiden meminta Kapolri segera bertemu pimpinan KPK agar dapat melakukan upaya mencari solusi. Kemudian, lanjut dia, diharapkan pada Minggu (7/10), Kapolri bertemu pimpinan KPK. ’’Tapi, ada informasi pertemuan itu belum dapat dilaksanakan karena pimpinan KPK berada di luar kota,’’ kata Sudi. Perlu diketahui, kata Sudi, KPK tidak di bawah presiden sehingga solusi itu merupakan instruksi Presiden kepada Kapolri, dengan harapan KPK mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, demi makin efektifnya pemberantasan korupsi. ’’Hari Jumat presiden dilapori ternyata memang pertemuan Kapolri dan KPK belum dapat dilaksanakan karena para pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Mereka menjanjikan akan bertemu Senin 8 Oktober 2012,’’ ujar Sudi. Kisruh KPK v Polri sebenarnya tak berlarut-larut jika Presiden segera ’’hadir’’, tidak terlalu lama ’’absen’’ mengatasi perseteruan tersebut. Guru Besar Sosiologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menegaskan, SBY harus bersikap tegas sebagai pucuk pimpinan untuk bisa menyelesaikan polemik dua lembaga itu. ’’Kalau SBY tidak muncul, orang mau percaya siapa lagi?’’ kata Hamdi, kepada wartawan, Minggu (7/10), di Jakarta.Dia membandingkan sikap Presiden menyikapi kasus ini dengan kasus video mesum Ariel Peterpan. Hamdi pun heran, ketika kasus Ariel Peterpan dulu SBY mau ngomong. Memang menurutnya, waktu itu kasus Ariel adalah kasus pribadi. Sedangkan kisruh yang terjadi antara KPK-Polri sekarang ini presiden lebih hati-hati. "Karena ini masalah politik, jadi berat. Kalau dia salah ngomong, salah ambil sikap, luar biasa dampaknya," kata Hamdi.Ia menambahkan, untuk masalah ini presiden bersikap terlalu hati-hati. "Tapi hati-hati yang menyebalkan," ujarnya. Menurut Hamdi, sekarang tidak butuh presiden yang hati-hati. "Tapi, presiden yang tegas sekarang," tegas Hamdi.Dia mengingatkan, kalau kisruh ini dibiarkan berlarut-larut akan berdampak luar biasa kepada publik. Katanya, bisa jadi publik tidak mau patuh bayar pajak, dan lebih memilih turun berdemo dan kondisi ini bisa membuat kejadian seperti aksi 1998 terulang lagi. ’’Padahal ini bisa diselesaikan dengan gampang oleh presiden,’’ ungkap Hamdi. Di tengah dorongan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi, konflik KPK v Polri ini seharusnya mendapat perhatian serius dengan segera ’’mendamaikan’’ keduanya. DPR juga jangan main-main dengan upaya pelemahan KPK dengan mempereteli kewenangan lembaga antikorupsi itu. Sebab, mereka nantinya akan berhadapan dengan rakyat.Kemarin, empat belas ribu orang mendukung petisi menolak pelemahan KPK. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah. Petisi dimuat di www.change.org/KPK.’’Permintaannya adalah untuk menyerahkan kasus korupsi polisi kepada KPK, dan menghentikan upaya pelemahan KPK,’’ kata Direktur Komunikasi Change.org Indonesia, Arief Aziz dalam keterangannya, kemarin.Arief menjelaskan, setiap tanda tangan langsung mengirimkan sebuah email kepada presiden dan para petinggi Polri. ’’Petisi Change.org www.change.org/KPK dimulai oleh Anita Wahid dan Masyarakat Peduli Pemberantasan Korupsi yang telah dijuluki "Semut Rang-Rang",’’ jelas Arief. Sedang menurut aktivis Usman Hamid, aksi pendukung KPK ini, sudah melakukan aksi di Bunderan HI kemarin pagi. Ribuan orang berkumpul atas reaksi upaya penangkapan paksa penyidik KPK dan upaya pelemahan KPK secara umum oleh polisi.’’Pesan yang disampaikan sederhana, mempertanyakan sikap, komitmen, dan kepemimpinan Presiden dalam pemberantasan korupsi melalui tagar #dimanaSBY,’’ jelas Usman. Aksi ini diramaikan berbagai elemen masyarakat termasuk pejalan kaki dan pesepeda Car Free Day. Tokoh masyarakat seperti Anies Baswedan, Effendi Gazali, Anita Wahid, Goenawan Mohamad udan Usman Hamid pun ikut berorasi.’’Banyak juga musisi yang sumbang lagu seperti Rendi Ahmad dari simponi, Efek Rumah Kaca, dan Abdi "Slank". Rendi juga mulai petisi tentang KPK di www.change.org/saveKPK,’’ jelas Usman. Hubungan KPK v Polri yang makin panas terkait pemeriksaan tersangka kasus korupsi proyek simulator Korlantas Polri dan berbuntut kepada upaya penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan bisa membuat masyarakat berprasangka buruk.“Kami akan segera meminta penjelasan Kapolri, apalagi beliau ngaku tidak memberi perintah atas penjemputan paksa tersebut,’’ ungkap anggota Kompolnas Edi Hasibuan di Jakarta, kemarin. Selain itu, Kompolnas juga meminta agar Kapolri segera melakukan penyelidikan, apakah telah terjadi pelanggaran prosedur dalam hal tersebut. ’’Dan kalau ada, harus benar-benar diberikan sanksi,’’ tegas Edi.Secara pribadi Edi menilai, momentum jemput paksa yang dilakukan kepolisian benar-benar sangat tidak tepat. Selain itu dilakukan di tengah proses penyelidikan atas petinggi kepolisian oleh KPK, peristiwa kesalahan yang dituduhkan terhadap Novel juga telah berlangsung cukup lama.Namun kapan tepatnya permintaan penjelasan kepada Kapolri dilakukan, Edi belum bisa menentukan waktunya. Kompolnas menurutnya akan terlebih dahulu menggelar rapat. Karena paling tidak dalam peristiwa ini, terlihat adanya sinyalemen yang begitu kuat tidak adanya komunikasi yang baik antara kepolisian dan KPK. ’’Jadi kita benar-benar sangat prihatin. Seharusnya tidak perlu terjadi. Langkah-langkah seperti itu menunjukkan bentuk arogansi. Jadi sangat tidak bagus bagi polri,’’ ujarnya sembari berharap peristiwa kemarin dapat dijadikan pelajaran bagi kepolisian. Terkait penjelasan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, yang menyatakan Kapolri tidak mengetahui penangkapan, menurut Edi juga tentu perlu didalami terlebih dahulu. ’’Kabareskrim mengatakan bukan perintah Kapolri, tentu penjelasan tersebut juga harus dibuktikan terlebih dahulu,’’ ujar pria asal Sumatera Utara ini. Di tengah memanasnya hubungan ini, tentu saja dibutuhkan kehadiran segera Presiden. Kehadiran ini bukan untuk mengintervensi, melainkan mendudukkan persoalan itu kepada aturan main dan memperkuat kedua lembaga penegak hukum.Semakin cepat hadir, maka diharapkan semakin cepat pula kedua lembaga memainkan peran optimal. Sebaliknya, semakin lama absen, maka persoalan semakin meruncing. Jangan sekali-kali membiarkan rakyat mengambil alih peran dan tugas negara. Bukan perang yang akan membuat Indonesia lemah tetapi perpecahanlah yang akan membuat negeri Indonesia yang makmur ini semakin hilang arah dan tak tahu arah jalan pulang.

Kamis, 04 Oktober 2012

Tata Kota Semakin Amburadul

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono meminta para pemangku kepentingan menyatukan pandangan dan langkahnya dalam membangun dan menata perkotaan agar dalam 20 hingga 50 tahun tetap sebagai kawasan memadai. "Penataan kota harus direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan dan tidak terhenti tiap lima tahun," kata Wapres Boediono saat menyampaikan sambutan dalam memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) 2012 di Istana Wapres Jakarta, Senin (1/10/2012). Hadir dalam acara itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri perumahan Rakyat Djan Faridz. Peringatan HHD diselenggarakan oleh Indonesia setiap tahun dengan penyelenggara utama bergantian antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Puncak peringatan HHD 2012 ditetapkan Badan PBB jatuh pada 1 Oktober 2012. Menurut Boediono, sejumlah kota di negara berkembang banyak yang tidak mampu memberi kualitas hidup memadai bagi penduduknya dan kondisi itu adalah nyata. Dia mengingatkan, kalau negara berkembang tidak memiliki rencana perkotaan yang pas dan konsisten, akan muncul suatu problema lebih besar yang pada akhirnya akan memunculkan akumulasi arus urbanisasi. "Sebelum kita pada tingkat seperti itu, maka perlu dipikirkan pembangunan kota di daerah untuk jangka menengah," kata Wapres. Boediono mengatakan, landasan utama untuk mengatasi arus urbanisasi adalah menyatukan pandangan semua pemangku kepentingan, baik kelompok pemerhati, ahli di universitas, serta pimpinan dunia usaha yang memiliki kepedulian memperbaiki tata kota. Ia mengaku yakin, jika semua pihak bisa menyatukan pandangan dan langkah, penataan kota yang baik akan bisa tercapai hingga 20 sampai 50 tahun ke depan. Pemerintah bisa sebagai motornya dalam menyusun suatu cetak biru kawasan perkotaan. "Perlu ada rambu-rambu nasional yang melandasi pembangunan kota di Indonesia yang ditampung dalam strategi pembangunan nasional untuk rencana aksi dukung bersama, bukan langkah sendiri-sendiri," ujar Boediono. Mengenai tata kota yang sudah semakin amburadul, Wapres mengatakan, kunci perbaikan adalah penataan kembali. Namun, kata Boediono, yang harus ditata bukan pemukiman terlebih dahulu, tapi lokasi kegiatan usaha atau ekonomi. "Lokasi usaha itu ibarat gula. Kalau gula disebar ke sejumlah tempat, maka semut akan datang dengan sendirinya dan menyebar," tutur Boediono.

my created

fhotoku

Followers

ipin